KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempunyai nama-nama yang baik. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya yang setia serta kita sebagai umatnya.

Dengan kesederhanaan makalah ini akhirnya dapat saya selesaikan sebagai tugas mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampunya

Dalam penulisan makalah ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saya harap agar para pembaca maklum adanya. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pembacanya. Amin.

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan mengadakan sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula. Undang‐Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S‐1) atau diploma empat (D‐IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.  Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentangSetifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2009 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan mendasar dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2009. Jumlah sasaran peserta sertifikasi guru setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Agar seluruh instansi yaitu dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut:

1. Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

7. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

B.     Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

3.  Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik professional

4. Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran

5. Meningkatkan kesejahteraan guru

6. Meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera (Jalal, 2007:1). Tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang maju, modern, dan sejahtera yang tidak memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. Di lain pihak, pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat. Sebagaimana yang telah diterapkan di negara lain seperti Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia juga melakukan intervensi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui UU.no 14 tahun 2005, yang lebih dikenal dengan UU Guru dan Dosen, dalam bentuk sertifikasi guru.

C.    Sasaran

Sasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:

1.      Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru1;

2.      Dinas Pendidikan Provinsi;

3.      Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

4.      Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

5.      Pengawas Sekolah;

6.      Kepala Sekolah;

7.      Guru; dan

8.      Masyarakat.

D.    Ruang Lingkup

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. jumlah sasaran nasional;

2. perhitungan kuota peserta;

3. persyaratan peserta;

4. proses penetapan peserta sertifikasi guru;

5. mekanisme pendaftaran peserta;

6. prosedur operasional standar; dan

7. jadwal pelaksanaan.

E.     Bentuk Sertifikasi Guru

Perkembangan dari awal pengajuan program sertifikasi sampai pada implementasi program tersebut telah mengalami banyak modifikasi bentuk program. Pada awalnya program sertifikasi dirancang dalam bentuk uji kompetensi secara langsung (tes tindakan dan tes tulis), namun dalam perkembangannya terjadi modifikasi bentuk yang pada akhirnya sampai saat ini terjadi tiga bentuk sertifikasi, yaitu: (1) sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, (2) Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, dan (3) sertifikasi guru prajabatan melalui pendidikan profesi guru (PPG). Khusus untuk bentuk yang ketiga baru diujicobakan di beberapa perguruan tinggi, termasuk UPI, sedangkan dua bentuk yang pertama sudah dilangsungkan lebih awal.
Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007.

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan. Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan Sertifikasi guru prajabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah proses pemberian sertifikat bagi guru baru yang akan ditempatkan sebagaimana kebutuhan pengangkatan. Proses ini dilakukan melalui pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun pada perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Orientasi PPG adalah pendalaman kemampuan professional dengan praktek langsung selama satu semester di lapangan apabila peserta adalah dari lulusan tenaga pendidik yang sesuai. Sedangkan untuk peserta PPG yang kualifikasinya kurang bersesuaian dengan bidang guru, maka pelaksanaan akan dilakukan selama satu tahun. Dengan jumlah sks sebanyak 36 sks. PPG belum diketahui sosok utuhnya, karena masing-masing perguruan tinggi yang ditunjuk sedang mengembangkan dan menguji cobanya.

F.     Tinjauan Penilaian Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Fortofolio dan Pendidikan Profesi Guru

Sertifikasi guru prajabatan tidak saja untuk mensejahterakan guru, tetapi juga mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan. Meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan akan lebih mengkonsentrasikan dan menguatkan komitmen guru terhadap profesinya. Dengan begitu, layanan pembelajaran dapat lebih terjamin.
Asumsi di atas memang tidak dapat dipungkiri sebagai suatu hal yang benar adanya, namun kebenarannya tidak bersifat mutlak. Pada sebagian orang hal tersebut akan berlaku, sedangkan pada sebagiannya lagi tidak berlaku.
Analisis terhadap proses sertifikasi guru prajabatan melalui portofolio menunjukkan bahwa guru-guru menyiapkan banyak bahan/dokumen untuk dijadikan sebagai bahan penilaian portofolio. Tidak jarang guru yang seketika itu membuat berbagai dokumen, padahal di kesehariannya tidak pernah dilakukan. Banyak guru mengikuti seminar pendidikan dimana-mana, baik pada level nasional, propinsi, maupun kab./kota. Padahal sebelum program sertifikasi berlangsung, mereka tidak memiliki minat yang besar untuk mengikuti seminar atau pelatihan. Mengikuti kegiatan seminar/diklat hanya jika ditugaskan oleh kepala sekolah atau kepala dinas, membuat dokumen pembelajaran hanya jika akan diperiksa oleh pengawas atau kepala sekolah. Artinya, perilaku yang menetapnya sebagai guru tidak juga berubah melalui keberadaan program sertifikasi guru. Bahkan dampak negatif dari hal ini adalah setelah ia lulus, maka kelulusannya dianggap sebagai titik klimaks/puncak dari profesinya, sehingga tidak lagi ada aktifitas yang berorientasi pada kebermutuan layanan pembelajaran. Penilaian portofolio secara kasat mata tidak akan meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan pembelajaran. Kemampuan seorang guru dalam memberikan layanan yang lebih professional akan terjadi manakala ia; (1) mengalami perubahan paradigma berpikir mengenai profesinya, (2) kemampuan teknis pembelajaran dikembangkan secara intensif, dan (3) komitmennya sebagai guru dibina melalui proses interaksi keteladanan dan reward and punishment system yang adil. Proses-proses tersebut tidak tercermin dalam proses penilaian portofolio, sehingga ke depan perlu dipikirkan bagaimana sertfikasi ini bukan sesuatu yang final/akhir bagi profesi keguruan. Atau bagaimana guru yang telah lulus sertifikasi mempersepsi bahwa kelulusan sertifikasi sebagai gerbang awal utuk meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didiknya.
Agak berbeda dengan sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan melalui pendidikan profesi guru (PPG). Model ini dinilai lebih memberikan jaminan untuk terealisasinya profesionalitas guru setelah mengikuti program PPG, dengan syarat implementasi PPG dilakukan secara professional, bukan sekedar menggugurkan formalitas saja. Persoalan dalam sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan profesi ada dua, yaitu (1) bagaimana guru tidak mengganggu layanan pembelajaran di sekolah ketika guru harus meninggalkan kelas untuk mengikuti program sertifikasi, dan (2) bagaiamana guru yang mengikuti PPG mendapatkan pengalaman yang bermakna dari proses PPG itu sendiri. Jika kedua masalah ini dapat ditangani, maka PPG dalam jabatan betul-betul akan meningkatkan mutu pendidikan.

G.    GAGASAN PEMECAHAN MASALAH

Jenjang pendidikan guru yang harus S1 atau sarjana sebagaimana yang diamanatkan UU no. 14 tahun 2005 pasal 9 tentang kualifikasi akademis. Pada sisi lain kompetensi guru jika dihubungkan dengan komponen portofolio dalam uji kompetensi mengandung 9 variable, yaitu: pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; penilaian dari atasan dan pengawas; prestasi akademik; karya pengembangan profesi; keikutsertaan dalam forum ilmiah; pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

I. Hipotesis Mengenai Hasil dan Dampak Program Sertifikasi Guru

Peningkatan mutu guru di sekolah sekolah, program sertifikasi saat ini, khususnya melalui penilaian fortofolio, diduga belum mampu meningkatkan profesionalitas guru. Hasil yang sangat tampak adalah guru menjadi lebih sejahtera dan kesejahteraannya tidak serta merta menjadikan guru sebagai orang yang menjadi semakin professional. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, guru-guru menjadi semakin sibuk dengan usaha yang didanai dari tunjangan sertifikasi yang didapatnya atau menjadi lebih komsumtif dalam kehidupannya.

Dampak lebih jauh dari program sertifikasi guru dalam jabatan ini sedikit banyak akan mulai meningkatkan mutu pendidikan melalui semakin kuatnya tuntutan profesionalitas terhadap profesi guru, khususnya dari masyarakat penerima jasa layanan guru baik yang langsung (peserta didik) maupun yang tidak langsung (orang tua, LSM, pemerintah, dan lain sebagainya).

J. Telaah Ke depan Mengenai Sertifikasi Guru

Ke depan, sertifikasi guru harus diposisikan sebagai kendali mutu. Sertifikat professional diberikan kepada mereka yang memiliki kinerja unggul dan secara periodik, kinerja guru dievaluasi dan dikembangkan. Dengan demikian sertifikasi guru bukanlah suatu hal yang dianggap final, tetapi sabagai tahapan untuk memacu lebih tinggi kinerja dan kualitas guru dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya.
Alternatif peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan secara lebih adil melalui evaluasi kinerja guru. Guru yang memiliki prestasi dan kinerja baik, maka dialah yang layak untuk diberikan tunjangan yang lebih besar. Dengan demikian, maka preestasi akan menjadi suatu hal yang kompetitif baik diantara guru maupun antara profesi guru dengan profesi lainnya.

Perkembangan profesi guru prajabatan melalui PPG dengan system konkuren sebenarnya telah memposisikan guru sebagai profesi yang minim dengan altruisme. Dengan hanya mengikuti 2 semester setelah selesai dalam bidang studi masing-masing, maka seseorang dapat menjadi guru. Padahal untuk menjadi guru harus didasari oleh niat yang kuat untuk menjadi guru. Artinya dari awal kuliah ia harus dibiasakan berperilaku seperti guru. Guru baginya adalah profesi yang terpilih dan bukan sisa pilihan karena ia susah mencari pekerjaan di bidang lainnya. Terlebih bagi guru SD dan TK yang sangat kental dengan interaksi pedagogis dan bukan guru mata pelajaran tetapi guru kelas.
Keprofesian guru tidak akan didapatkan begitu saja dengan mengikuti keterampilan pedagogik, tetapi lebih dari itu harus dibina dan dikembangkan dalam kurun waktu yang cukup lama setingkat S1. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa profesi guru harus dilakukan dengan jalur consecutive bukan concurrent.

Apabila proses sertifikasi dalam jabatan dan prajabatan terus dilangsungkan, maka peningkatan profesionalisme guru diduga akan muncul bukan karena keinginan dari dirinya semata tetapi lebih pada memenuhi tuntutan stakeholder pendidikan, karena telah banyak dana Negara yang dialokasikan untuk mendanai program sertifikasi ini.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentangSetifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2009 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

2. Pada awalnya program sertifikasi dirancang dalam bentuk uji kompetensi secara langsung (tes tindakan dan tes tulis), namun dalam perkembangannya terjadi modifikasi bentuk yang pada akhirnya sampai saat ini terjadi tiga bentuk sertifikasi, yaitu: (1) sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, (2) Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, dan (3) sertifikasi guru prajabatan melalui pendidikan profesi guru (PPG).

3. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar yang didasarkan pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007.

4. Sertifikasi guru prajabatan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah proses pemberian sertifikat bagi guru baru yang akan ditempatkan sebagaimana kebutuhan pengangkatan.

5. PPG belum diketahui sosok utuhnya, karena masing-masing perguruan tinggi yang ditunjuk sedang mengembangkan dan menguji cobanya.

6. Sertifikasi guru prajabatan tidak saja untuk mensejahterakan guru, tetapi juga mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan. Meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan akan lebih mengkonsentrasikan dan menguatkan komitmen guru terhadap profesinya.

7. Analisis terhadap proses sertifikasi guru prajabatan melalui portofolio menunjukkan bahwa guru-guru menyiapkan banyak bahan/dokumen untuk dijadikan sebagai bahan penilaian portofolio. Tidak jarang guru yang seketika itu membuat berbagai dokumen, padahal di kesehariannya tidak pernah dilakukan.

8. Agak berbeda dengan sertifikasi guru dalam jabatan yang dilakukan melalui pendidikan profesi guru (PPG). Model ini dinilai lebih memberikan jaminan untuk terealisasinya profesionalitas guru setelah mengikuti program PPG, dengan syarat implementasi PPG dilakukan secara professional, bukan sekedar menggugurkan formalitas saja.

9. Peningkatan mutu guru di sekolah sekolah, program sertifikasi saat ini, khususnya melalui penilaian fortofolio, diduga belum mampu meningkatkan profesionalitas guru.

10. Dampak lebih jauh dari program sertifikasi guru dalam jabatan ini sedikit banyak akan mulai meningkatkan mutu pendidikan melalui semakin kuatnya tuntutan profesionalitas terhadap profesi guru

11. Alternatif peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan secara lebih adil melalui evaluasi kinerja guru. Guru yang memiliki prestasi dan kinerja baik, maka dialah yang layak untuk diberikan tunjangan yang lebih besar.

12. Bahwa sertifikasi guru adalah harga mutlak untuk meningkatkan kompetensi guru

13. Namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan pengawasan sehingga apa yang diinginkan dari program sertifikasi dapat tercapai dengan baik.

14. Dengan sertifikasi yang baik maka mutu pendidikan dapat ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 1

Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. Jakarta: Depdiknas.

Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio. Jakarta: Depdiknas.

Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 6

Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Jenderal PMPTK. 2008. Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008; Buku 7 Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum Sertitfikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
http://tunasnyaoemarbakrie.blogspot.com/2008/09/sertifikasi-untuk-peningkatan-mutu.html
http://www.psb-psma.org/content/blog

MAKALAH

PROFESI KEPENDIDIKAN

(PENGARUH SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU)

Di susun oleh :

  Nama        : ADAM ELFIRDAUS

                               NIM                   : 12320153

                               Kelas        : 1E Pendidikan Biologi

                               Dosen       : Heri Saptadi Ismanto, S. Pd, M. Pd.

Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

IKIP PGRI SEMARANG 2012